Kamis, 12 Februari 2009

Monitoring dan Evaluasi Yang Salah Kaprah

Program WISMP sesungguhnya program strategis dengan focus partisipasi. Inti program ini adalah capacity building dengan harapan setelah program WISMP berakhir metode yang digunakan tetap diterapkan sebagai tugas rutin.

Berbagai target telah ditetapkan dalam loan agreement, bahkan monitoring World Bank mission juga mempertegas target-target yang harus dicapai selama program berjalan. Untuk mengetahui tingkat capaian target perlu dilaksanakan monitoring, sedangkan untuk mengetahui kualitas target perlu dilaksanakan evaluasi.

Sebenarnya untuk mengetahui indikator capaian target telah diakomodir dalam Project Management Manual (PMM), namun proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan adanya ketidak sinkronan antara konsep monev dengan kenyataan yang dilaksanakan.

Dari tahun ke tahun memang ada program monev, namun dalam komponen anggaran untuk monev yang diakomodir dalam DIPA, baik di PPMU maupun KPMU hanya bersifat perjalanan dinas. Pemahaman monev yang substansial belum nampak jelas, karena justru substansi monev tidak ada anggaran seperti penyusunan instrument monev, pengumpulan data, prosesing data, lokakarya dan pelaporan. Sebenarnya ada apa dibalik itu? Kurang pemahaman atau memang salah kapra dalam memahami monitoring dan evaluasi.


Ada anek dot yang berkembang WISMP= Wisata Sambil Menyusun Program, barangkali anek dot ini benar, jika dilihat sisi budgeting monev. Mengapa bisa terjadi, siapa yang salah?

Sebenarnya hasil monev dapat digunakan sebagai “lesson learned” untuk perbaikan masa mendatang, baik program maupun metoda yang digunakan.
Hasil monev TA. 2008 sudah ada, baik Perda tentang Irigasi, Komir, TPM/KTPM, Luas DI sebagai cakupan WISMP, jumlah P3A/ GP3A/IP3A.

Ada satu hal yang belum disentuh yaitu perkuatan KPL, padahal di PMM maupun Aide of memoire sudah jelas KPL perlu ditumbuhkembangkan dan disiapkan, agar setelah masa pendampingan TPM berakhir, fungsi TPM digantikan oleh KPL.
Dari hasil tersebut belum ada tindak lanjut pada TA. 2009. Sebagai contoh Komir belum semua Provinsi dan Kabupaten dibentuk/revitalisasi, namun di LK TA. 2009 tidak diakomodir, demikian Perda irigasi, identifikasi kebutuhan dan sosialisasi DPI, SK Gubernur/Bupati tentang Redefinisi tugas KPI dsb. Pada hal hal tersebut merupakan target yang harus dicapai WISMP sesuai loan agreement. Oleh karena itu kami usulkan kepada Direktorat Bina Bangda program-program tersebut dapat diakomodir pada TA. 2009, baik melalui DAK maupun DAU. (tjo - IDPIM Jabar 05/02/09)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar